Kamis, 26 November 2009

Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian

a.Sektor Hulu Pertanian 


                 Saudara-saudara semua permasalahan di sektor hulu pertanian yang perlu untuk kita pecahkan ialah masalah kepemilikan lahan. Pada tahun 2006 kepemilikan lahan pertanian  di Indonesia sekitar 0,25 hektar (Martoyo, 2006),  jika kondisinya seperti ini terus petani kita akan sulit untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, agenda utama dalam membenahi sektor hulu ialah mengembangkan lahan-lahan pertanian di luar pulau Jawa untuk memenuhi amanat reforma agraria yang hingga saat ini masih sulit dilakukan.
Dalam proses pengembangan lahan diluar pulau Jawa,  faktor utama yang sangat berpengaruh adalah permasalahan infrastruktur, khususnya transportasi, salah satu contoh adalah membawa sapi dari Darwin, Australia, ke Jakarta 85 persen lebih murah dibandingkan dengan jika membawa sapi dari Bima, Nusa Tenggara Barat, ke Jakarta (Martoyo, 2006). Oleh karena itu, salah satu agenda yang akan dijalani ialah pengawasan dengan baik terhadap pemanfaatan dana stimulus sebesar 7 triliun yang dikucurkan pemerintah untuk sektor infrastruktur.
Selain permasalahan lahan, masalah lainnya  ialah masalah produktivitas,  salah satu contoh ialah ubi kayu,  di Thailand produksi total ubi kayu mencapai 2 kali lipat dari produksi Indonesia. Permasalahan produktivitas ini terletak setidaknya pada 3 hal:
  • Bibit,  kita sudah pernah mendengar mengenai bibit unggul  berbagai tanaman yang dihasilkan oleh institusi pendidikan kita seperti IPB , namun hingga saat ini itikad pemerintah untuk mengeluarkan bibit-bibit itu dari kampus untuk kemudian diaplikasikan ke masyarakat masih minim.
  • Pupuk, pada tulisan sebelumnya saya telah mengeluarkan solusi terhadap permasalahan pupuk berupa pembangunan pabrik NPK
  • Manajemen dan perawatan, salah satu tantangan krusial adalah masalah mentalitas bangsa kita yang bermental tidak ingin sulit (instan), salah satu contoh kasusnya ialah pengembangan tanaman organik, berapa banyak petani kita yang belum beralih ke pola pertanian ini dengan alasan bahwa pertanian organik lebih melelahkan karena memerlukan pembuatan pupuk kompos dan perawatan yang lebih intensif, padahal pasar ekspor pertanian khususnya di Eropa lebih menghendaki produk organik.

b.Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian


        Permasalahan lainnya, ialah minimnya teknologi pasca panen dan industri hilir di bidang pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pangan kita, terdapat beberapa contoh  produk yang dapat dikembangkan dan akan menjadi komitmen kami kedepannya untuk memperluas aktivitas ekonomi berbasis pertanian ini.

 

 PENYEBAB MEROSOT NYA UKM DI INDONESIA


           Perlu disadari, bahwa pada saat ini UKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Jadi upaya mengembangkan UKM di bidang Kerajinan Handicraft tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) lebih luas. Karena konsep pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk “aturan Main” bagi pelaku usaha termasuk UKM dibidang Kerajinan Handicraft. Karena itu, upaya pembangunan UKM dibidang Barang Kerajinan tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melaikan harus integrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
Masalah Inti UKM Dibidang Handicraft atau Barang Kerajinan :
  1. Keterbatasan akses pasar (mampu berproduksi tapi tidak mempunyai akses pasar)
  2. Kemudahan perizinan (Deregulasi Perizinan)
  3. Lemahnya sumber daya manusia (lemahnya SDM menyebabkan kualitas produksi rendah)
  4. Minimnya modal kerja yang mengakibatkan jumlah produksi yang terbatas
Salah satu penyebab lemahnya daya saing UKM (Usaha Kecil Menengah) dibidang Handicraft Design terhadap pasar adalah kurangnya perlindungan dari pemalsuan dan pembajakan produk oleh pihak lain. Oleh karenanya hak merk merupakan senjata ampuh bagi UKM dibidang Handicraft Design untuk mengatasi hal tersebut. Menyatakan hak merk menjadi hal yang sangat penting dalam usaha meraih pasar dan menimbulkan rasa aman bagi UKM dibidang Design Handicraft dalam mengelola usaha pada era perdagangan bebas saat ini.
Selain itu tidak dipungkiri, selama ini kendala utama sulit berkembangnya UKM dibidang Design Handicraft adalah minimnya modal kerja. Hal ini berakibat pada permasalahan yang berputar-putar yang terkait antara satu dengan lainnya. Dengan tidak adanya cukup modal, pengusaha kecil di dibidang Souvenir Handicraft tidak dapat memperbesar skala usahanya.Muara semua ini adalah kurangnya kemampuan untuk bersaing di pasar internasional. Tidak kalah pentingnya adalah promosi dan pemasaran Souvenir Handicraft agar produk dapat berkembang dan dikenal masyarakat.

Ada tiga target yang harus dicapai dalam pembenahan internal UK dibidang Design Kerajinan:
  1. Meningkatkan produktivitas sehingga UKM dibidang Design Kerajinan memiliki daya saing tinggi, dan meningkatkan akses UKM pada kembaga jasa keuangan.
  2. Peningkatan produktivitas UKM dibidang Kerajinan Barang Bekas (terutama usaha kecil) sangat penting, sebab bila ini tidak dilakukan dikhawatirkan memperlebar kesenjangan antara golongan UKM dan usaha besar.
  3. Memperluas jaringan promosi dan pemasaran.
Keberhasilan sektor UKM dibidang Kerajinan Barang Bekas berkompetisi secara sehat dipasar internasional merupakan indikasi bahwa sektor UKM dibidang Handicraft Design Souvenir dalam negeri sudah memiliki basis daya saing yang tinggi. Dinamika sehatnya UKM dibidang Handicraft Design Souvenir didalam negeri pada akhirnya akan memberikan insentif bagi usaha besar untuk terkena imbasnya secara postif.
Beberapa langkah untuk meningkatkan daya saing UKM, diantaranya :
  1. Menyusun skala prioritas jenis UKM dibidang Handicraft yang potensial dikembangkan pada setiap daerah.
  2. Memetakan pasar masing-masing jenis komoditas/produk yang akan dikembangkan.
    Pemetaan harus komprehensif, baik harga mupun volume, mulai pasar lokal, regional, nasional hingga internasional.
  3. Pemerintah/Pemda, lembaga keuangan (bank atau non bank), asosiasi usaha, dan kelompok lainnya yang peduli terhadap pengembangan UKM dibidang Handicraft Barang Bekas bekerjasama dalam meningkatkan kinerja UKM tersebut.
    Kerjasama ini menyangkut peningkatan SDM (manajemen), tekhnologi, permodalan hingga pemasaran. Dengan melibatkan asosiasi usaha diharapkan mempu menjembatani dan mempererat kerjasama dibidang Handicraft Barang Bekas dan usaha besar, sehingga diharapkan ada alih pengetahuan dan alik tekhnologi dari usaha besar ke UKM dibidang Handicraft.

Rabu, 25 November 2009

''HAMBATAN PEMBANGUNAN''

        Tidak dapat dipungkiri saat ini, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pembangunan kita bangsa indonesia lambat berkembang adalah karena tidak berorientasi kepada akar kemampuan bangsa sendiri. Kita telah terkecoh oleh modernisasi sehingga tanpa terasa kita ikut-ikutan dengan negara yang sudah maju dengan tidak memperhitungkan akan kemampuan dari bangsa sendiri.
Setelah menyadari akan hal ini, maka artinya mari kita mulai membangun bangsa ini mulai dari bawah, bertahap dan bertahap. Jika itu kita lakukan, saya yakin masalah kemiskinan dapat kita atasi. Lalu jika pertanyaannya sektor apa yang seharusnya kita kembangkan saat ini, maka jawabannya tentu saja adalah sektor pertanian, yang merupakan basis ekonomi rakyat.
Lalu langkah apa yang dapat kita lakukan sekarang? Tentu saja memperhatikan dengan cermat apa yang menjadi permasalahan utama dari para petani kita. Dibawah ini saya sempat mengutip beberapa yang perlu kita benahi yaitu:

1. Masih banyaknya petani kita yang menanam musiman. Artinya mereka kekurangan sumberdaya penting dalam bertani, yaitu air.

2. Mereka kurang memiliki keahlian dalam mengelola sawah, sehingga produktifitas belum optimal.

3. Para petani kita tidak mendapat akses mengenai kondisi pasar, atau mereka belum dapat mempergunakan sarana yang tersedia dengan baik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sehingga akibatnya kemudian, harga jual mereka selalu rendah karena dipermainkan oleh para tengkulak, yang disebabkan dari ketidaktahuannya dalam pendistribusian dan pemasaran produk. Lembaga pemerintah yang diberi kepercayaan untuk melakukan sebagian dari tugas ini yaitu BULOG ternyata juga belum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
 
       Kita bersukur sekarang, sebab presiden SBY telah mencurahkan perhatian yang besar terhadap para petani kita diantaranya adalah pengupayaan bibit unggul, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pertanian kita. Disamping itu juga telah ada PNPM Mandiri (program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri) yang dapat membantu petani kita yang kesulitan dana. Hanya saja realita yang terjadi di masyarakat bahwa sebagian masyarakat kita belum siap untuk memanfaatkan dengan baik dari dana kucuran ini, sehingga yang diuntungkan hanyalah mereka yang mampu mengelola. Jadi saya harapkan penyaluran dana semacam ini juga perlu mendapat pengawasan yang baik.
"CIRI-CIRI NEGARA BERKEMBANG DI INDONESIA"



1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tinggi
    Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang umumnya lebih tinggi dua hingga empat kali lipat dari negara maju. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan budaya di negara berkembang yang berbeda dengan di negara maju. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyak masalah di masa depan yang berkaitan dengan makanan, rumah, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya.

2. Tingkat Pengangguran Tinggi
    Akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi tinggi. Jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada kesempatan lapangan kerja yang tersedia dan tungkat pertumbuhan keduanya yang tidak seimbang dari waktu ke waktu.

3. Tingkat Produktivitas Rendah
    Jumlah faktor produksi yang terbatas yang tidak diimbangi dengan jumlah angkatan kerja mengakibatkan lemahnya daya beli sehingga sektor usaha mengalami kesulitan untuk meningkatkan produksinya.

4. Kualitas Hidup Rendah
   Akibat rendahnya tingkat penghasilan, masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dll. Banyak yang kekurangan gizi, tidak bisa baca tulis, rentan terkena penyakit, dan lain sebagainya.

5. Ketergantungan Pada Sektor Pertanian / Primer
    Umumnya masyakat adalah bermata pencaharian petani dengan ketergantungan yang tinggi akan hasil sektor pertanian.

6. Pasar & Informasi Tidak Sempurna
    Kondisi perekonomian negara berkembang kurang berkompetisi sehingga masih dikuasai oleh usaha monopoli, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni. Informasi di pasar hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja

7. Tingkat Ketergantungan Pada Angkatan Kerja Tinggi
    Perbandingan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dengan penduduk non angkatan kerja di negara sedang berkembang nilainya berbeda dengan dengan di negara maju. Dengan demikian di negara maju penduduk yang berada dalam usia nonproduktif lebih banyak bergantung pada yang masuk angkatan kerja.

8. Ketergantungan Tinggi Pada Perekonomian Eksternal Yang Rentan
    Negara berkembang umumnya memiliki ketergantungan tinggi pada perekonomian luar negeri yang bersifat rentan akibat hanya mengandalkan ekspor komoditas primer yang tidak menentu.

Selasa, 17 November 2009

APEC

"APEC"

Latar Belakang Pembentukan APEC

Konperensi negara-negara kawasan Asia Pasifik yang dilaksanakan atas prakarsa Australia pada bulan November 1989 di Canberra merupakan forum antar pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama “Asia Pacific Ekonomic Cooperation” atau disingkat APEC. Latar belakang berdirinya APEC ditandai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi regional akibat globalisasi sistem perdagangan, dan adanya perubahan berbagai situasi politik dan ekonomi dunia sejak pertengahan tahun 1980-an
Kemajuan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi semakin mendorong percepatan perdagangan global yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat pada pasar uang, arus modal, dan meningkatnya kompetisi untuk memperoleh modal, tenaga kerja terampil, bahan baku, maupun pasar secara global. Globalisasi perdagangan ini mendorong meningkatnya kerja sama ekonomi di antara negara-negara seka-wasan seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang menerapkan sistem pasar tunggal untuk Eropa; North American Free Trade Area (NAFTA) di kawasan Amerika Utara; ASEAN Free Trade Area (AFTA) di kawasan Asia Tenggara; dan Closer Economic Relations (CER) yang merupakan kerja sama ekonomi antara Australia dan Selandia Baru.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada dekade 80-an juga ditandai oleh berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan diikuti dengan berkurangnya persaingan persen-jataan. Forum-forum internasional yang seringkali didominasi dengan pembahasan masalah pertahanan dan keamanan, mulai digantikan dengan pembahasan masalah-masalah ekonomi dan perdagang-an. Sejalan dengan perubahan tersebut, timbul pemikiran untuk mengalihkan dana yang semula digunakan untuk perlombaan senjata ke arah kegiatan yang dapat menunjang kerja sama ekonomi antar negara.

Kerja sama APEC dibentuk dengan pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks dan di antaranya diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif, sehingga diperlukan konsultasi dan kerja sama intra-regional. Anggota ekonomi APEC memiliki keragam-an wilayah, kekayaan alam serta tingkat pembangunan ekonomi, sehingga pada tahun-tahun per-tama, kegiatan APEC difokuskan secara luas pada pertukaran pandangan (exchange of views) dan pelaksanaan proyek-proyek yang didasarkan pada inisiatif-inisiatif dan kesepakatan para anggotanya.

Tujuan Pendirian APEC

Pada Konperensi Tingkat Menteri (KTM) I APEC di Canberra tahun 1989, telah disepakati bahwa APEC merupakan forum konsultasi yang longgar tanpa memberikan “Mandatory Consequences” kepada para anggota-nya. Dari kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa APEC memiliki dua tujuan utama:

1. Mengupayakan terciptanya liberalisasi perdagangan dunia melalui pembentukan sistem perdagangan multilateral yang sesuai dengan kerangka GATT dalam rangka memajukan proses kerja sama ekonomi Asia Pasifik dan perampungan yang positif atas perundingan Putaran Uruguay.
2. Membangun kerja sama praktis dalam program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan kajian-kajian ekonomi, liberalisasi perdagangan, investasi, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Sesuai kepentingannya, APEC telah mengembangkan suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerja sama perdagangan dan ekonomi. Pada pertemuan informal yang pertama para pemimpin APEC di Blake Island, Seattle, Amerika Serikat tahun 1993, ditetapkan suatu visi mengenai masyarakat ekonomi Asia Pasifik yang didasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan; usaha kerja sama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dari perubahan-perubahan; pertukaran barang, jasa, investasi secara bebas; pertumbuhan ekonomi dan standar hidup serta pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Rangkaian Pertemuan Para Pemimpin APEC


Blake Island, 20 November 1993
Dengan tuan rumah Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, para Pemimpin APEC mengadakan Pertemuan Informal untuk pertama kalinya di Blake Island, Seattle, Washington. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa Visi APEC adalah :
- memanfaatkan kekuatan dari keberagaman ekonomi negara anggota;
- memperkuat kerja sama dalam rangka meningkatkan kemak-muran;
- membangun semangat keter-bukaan dan kemitraan yang mendalam;
- mencapai pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan;
- berperan serta dalam memper-kuat perekonomian dunia;
- mendorong terciptanya sistem perdagangan internasional yang terbuka;
- mengurangi hambatan perda-gangan dan investasi;
- memanfaatkan kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi;
- melindungi kualitas udara, air, dan kawasan hijau;
- mengatur dan memperbaharui sumber-sumber energi untuk memberikan rasa aman pada masa yang akan datang.
Bogor, 15 November 1994
Pada Pertemuan Para Pemimpin APEC kedua ini yang menjadi pokok bahasan adalah arah ekonomi APEC pada 25 tahun mendatang. Dalam deklarasi mereka yang dikenal dengan “Declaration of Common Resolve” , Para Pemimpin ekonomi menyetujui untuk menentukan sasaran mengenai waktu perdagangan dan investasi bebas di wilayah APEC, yakni:
- tahun 2010 bagi anggota ekonomi maju (industrialized economies);
- tahun 2020 bagi anggota ekonomi yang sedang berkembang (developing economies).
Selanjutnya APEC akan memberikan kesempatan bagi anggota ekonomi yang sedang berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya secara berkesinam-bungan dan pembangunan yang merata dalam rangka menjaga kestabilan perekonomiannya.
Osaka, 19 November 1995
Pada pertemuan ketiga di Osaka, Jepang, Para Pemimpin APEC mulai menterjemahkan Visi Blake Island and Declaration of Common Resolve/ Bogor dalam suatu cetak biru untuk melaksanakan komitmen mereka atas perdagangan dan invesatsi yang bebas dan terbuka, fasilitasi bisnis, dan kerja sama ekonomi serta kerjasama tehnik antar anggota. Agenda pembahasan yang dikenal dengan Aksi Osaka terdiri dari dua bagian pokok yaitu:
- bagian pertama, menyangkut masalah liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan invesatsi,
- bagian kedua, menyangkut kerja sama ekonomi dan tehnik di bidang energi dan transportasi, infrastruktur, usaha kecil dan menengah, dan teknologi pertanian.
Untuk mewujudkan pelaksanaan Agenda Aksi Osaka ini telah ditetapkan Rekening Khusus untuk pembiayaan proyek-proyek yang mendukung agenda tersebut.
Manila, 25 November 1996
Pertemuan keempat Para Pemimpin APEC telah meng-hasilkan suatu rencana aksi yang dikenal dengan nama Manila Action Plan for APEC atau MAPA, di antaranya Rencana Aksi Individual (RAI) dan Rencana Aksi Kolektif (RAK). Dalam pertemuan ini dilaporkan kemajuan atas kegiatan bersama para anggota APEC untuk mencapai sasaran Deklarasi Bogor mengenai perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di wilayah APEC pada tahun 2010 dan 2020; serta kegiatan bersama di antara para anggota sesuai dengan bagian kedua dari Agenda Aksi Osaka. MAPA menyerukan enam thema untuk Aksi tersebut, yaitu :
- peningkatan akses pada pasar barang;
- peningkatan akses pada pasar jasa,
- sistem investasi yang terbuka,
- penurunan biaya usaha,
- sektor infrastruktur yang terbuka dan efisien,
- peningkatan kerja sama ekonomi dan teknik.
Dalam rangka kerja sama ekonomi dan tehnik ditetapkan enam bidang kerja sama, yaitu:
- pengembangan sumber daya manusia,
- pengembangan pasar modal yang aman dan efisien,
- upaya memperkuat infrastruktur ekonomi,
- pemanfaatan teknologi masa depan,
- peningkatan pertumbuhan yang berkesinambungan,
- pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
Vancouver, November 1997
Dalam Pertemuan kelima Para Pemimpin APEC, Para Pemimpin menegaskan kembali komitmen dan keinginan mereka atas usaha untuk mengembangkan Rencana Aksi Individu (RAI) dan memperbaiki Rencana Aksi tersebut setiap tahun. Para Pemimpin APEC mengesahkan kesepakatan para menteri APEC yang menyatakan bahwa Aksi Individu tersebut akan dilaksanakan sejalan dengan liberalisasi sektoral sukarela yang dipercepat (Early Voluntary Sectoral Liberalization atau disingkat EVSL) pada 15 sektor dengan ketentuan akan diajukan pada tahun 1998, dan dilaksanakan mulai tahun 1999. Para Pemimpin APEC yakin bahwa partisipasi penuh dan aktif dari para anggota ekonomi dalam mendukung WTO merupakan kunci pokok bagi kemampuan APEC untuk melanjutkan dan memperkuat sistem perdagangan global. Para Pemimpin juga menyambut baik kemajuan forum-forum APEC dalam melibatkan dunia usaha, para akademisi dan ahli, kelompok wanita dan pemuda dalam kegiatan pada tahun 1997, serta mendorong mereka untuk melanjutkan usaha-usaha tersebut.
Kuala Lumpur, November 1998
Pertemuan keenam ini menitikberatkan pada strengthening the Foundation for Growth. Para Pemimpin APEC menegas-kan keyakinannya atas fundamental ekonomi yang kuat dan prospek pulihnya ekonomi Asia Pasifik. Mereka menyetujui untuk mengejar suatu strategi pertumbuhan secara bersama guna mengakhiri krisis keuangan. Mereka menjanjikan usaha-usaha memperkuat jaring pengaman sosial, sistem keuangan, arus perdagangan dan investasi, penerapan ilmu dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur ekonomi, dan keterkaitan antara usaha dan perdagangan sehingga memberikan dasar dan penetapan langkah untuk menuju pertumbuh-an yang berkesinambungan pada abad 21. Pada Pertemuan tersebut disetujui pula mengenai Kuala Lumpur Action Program on Skills Development yang bertujuan untuk mendukung terciptanya pertumbuhan yang berkesinam-bungan serta merata, yaitu dengan mengurangi disparitas ekonomi dan mengembangkan kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan keahlian/kecakapan.
New Zealand, 12-13 September 1999
Fokus utama pertemuan ketujuh Para Pemimpin APEC adalah untuk merespon krisis keuangan Asia 1997, menanam-kan kembali kekuatan pertum-buhan dan investasi di wilayah APEC dengan mendorong liberali-sasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Pada per-temuan New Zealand ini ada tiga pokok thema yang dibahas, yaitu :
- liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi,
- usaha memperkuat pasar,
- upaya mengembangkan du-kungan terhadap APEC.
Brunei Darussalam, 15-16 November 2000
Pada tanggal 15-16 November 2000, Para Pemimpin APEC mengadakan pertemuan ke-8 di Bandar Seri Begawan. Ada 3 subtema yang dibahas pada pertemuan tersebut, yaitu : Building Stronger Foundations, Creating New Opportunities, dan Making APEC Matter More. Pembahasan tersebut menekan-kan pada kelanjutan usaha penguatan pasar, pemanfaatan revolusi teknologi, dan peningkatan hubungan dengan masyarakat APEC secara luas. Subtema-subtema tersebut dirancang untuk mengakomodasi 3 bidang yang merupakan prioritas utama bagi kegiatan APEC tahun 2000, yakni : Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Teknologi Informasi (TI).
(sartn/end)


 ARTIKEL EKONOMI PEMBANGUNAN

"EFEK /DAMPAK KRISIS EKONOMI DI INDONESIA"

DEFINISI

Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.
Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitte merupakan orang yg pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985.

Ciri globalisasi

  • Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.
  • Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO).
  • Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan.
  • Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi  regional dan lain-lain.
DAMPAK KRISIS DI INDONESIA :

Dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 milyar dollar AS, sekitar 72,5 milyar dollar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 milyar dollar AS akan jatuh tempo dalam tahun 1998. Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 milyar dollar AS.
Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level Rp 4.850/dollar AS pada tahun 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000/dollar AS pada 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak mata uang tersebut diambangkan 14 Agustus 1997.
Rupiah yang melayang, selain akibat meningkatnya permintaan dollar untuk membayar utang, juga sebagai reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/ 1999 yang diumumkan 6 Januari 1998 dan dinilai tak realistis.
Krisis yang membuka borok-borok kerapuhan fundamental ekonomi ini dengan cepat merambah ke semua sektor. Anjloknya rupiah secara dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional dalam kesulitan besar dan peringkat internasional bank-bank besar bahkan juga surat utang pemerintah terus merosot ke level di bawah junk atau menjadi sampah.
Puluhan, bahkan ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat, bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga insolvent atau nota bene bangkrut.
Sektor yang paling terpukul terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan, sehingga melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.
Akibat PHK dan naiknya harga-harga dengan cepat ini, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Sementara si kaya sibuk menyerbu toko-toko sembako dalam suasana kepanikan luar biasa, khawatir harga akan terus melonjak.
Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dollar/kapita tahun 1996 dan 1.088 dollar/kapita tahun 1997, menciut menjadi 610 dollar/kapita tahun 1998, dan dua dari tiga penduduk Indonesia disebut Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tak segera membaik.
Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 dan nol persen kuartal terakhir 1997, terus menciut tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9 persen pada kuartal I 1998, 16,5 persen kuartal II 1998, dan 17,9 persen kuartal III 1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.
Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) anjlok ke titik terendah, 292,12 poin, pada 15 September 1998, dari 467,339 pada awal krisis 1 Juli 1997. Sementara kapitalisasi pasar menciut drastis dari Rp 226 trilyun menjadi Rp 196 trilyun pada awal Juli 1998.
Di pasar uang, dinaikkannya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 70,8 persen dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) menjadi 60 persen pada Juli 1998 (dari masing-masing 10,87 persen dan 14,75 persen pada awal krisis), menyebabkan kesulitan bank semakin memuncak. Perbankan mengalami negative spread dan tak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemasok dana ke sektor riil.
Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya dan tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah, akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global.
Selama periode Januari-Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen dibandingkan periode sama 1997, sementara ekspor nonmigas hanya tumbuh 5,36 persen..

 


artikel

EKONOMI PEMBANGUNAN

Suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi.

PEMBANGUNAN EKONOMI

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya a t a u
Suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

Tujuan Analisis Ekonomi Pembangunan :

  1. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan.
  2. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan.
  3. Mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah- masalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan.
Bidang-bidang penting yang dianalisis dalam Ekonomi Pembangunan :

1. Masalah pembentukan modal (investasi)

2. Masalah perdagangan luar negeri (Ekspor & Impor)
3. Masalah pengerahan tabungan (Saving)
4. Masalah bantuan luar negeri
5. Masalah dalam sektor pertanian atau industri
6. Masalah pendidikan dan peranannya dalam menc
iptakan pembangunan