PENTINGNYA EFISIENSI USAHA TERNAK UNGGAS UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI DI BIDANG PETERNAKAN
Dalam milenium ketiga ini, Propinsi Bengkulu menghadapi tantangan yang besar. Mau tidak mau, siap tidak siap kita harus memasuki era persaingan bebas atau era perdagangan bebas. Peristiwa penting lainnya adalah diberlakukannya otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No. 22/1999 sejak Januari 2001.
Kedua hal tersebut harus diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga sebagian besar tantangan, ancaman dan kendala dalam mempersiapkan diri menghadapi tatanan dunia yang berubah begitu cepat dapat diatasi dengan tepat. Hal ini memerlukan suatu usaha untuk mengoptimalisasikan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) di suatu daerah. Kualitas SDM yang tinggi merupakan aktor utama dalam pembangunan daerah di era otonomi daerah dan era pasar bebas.
Oleh sebab itu, dunia peternakan pun mau tidak mau harus pula membenahi diri, agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Salah satu upaya yang harus segera dibenahi adalah peningkatan kualitas produk setara internasional serta harga produk yang juga mampu bersaing.
Namun, dewasa ini peternakan unggas di Indonesia, Khususnya di Propinsi Bengkulu dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang harus segera diatasi, agar supaya mampu bersaing di era pasar bebas dan era otonomi daerah. Salah satu masalah yang sangat mendasar adalah rendahnya efisiensi usaha dan rendahnya kualitas produk ternak unggas. Rendahnya efisiensi usaha ini berakibat langsung kepada rendahnya keuntungan peternak serta tingginya harga produk unggas. Kondisi ini akan berakibat kepada produk ternak tidak mampu bersaing di pasar bebas. Selain itu, meskipun harga sudah bersaing, tetapi jika kualitas produk tidak baik, juga akan berakibat produk unggas akan tidak mampu bersaing. Oleh sebab itu, efisiensi usaha dan kualitas produk unggas merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan kualitas produk unggas.
Substitusi Bahan Pakan
Ongkos produksin yang berasal dari pakan merupakan bagian terbesar yaitu sekitar 50-80% dari total biaya produksi tergantung kepada jenis unggas yang dipeliharanya dan efesiensi manajemennya. Oleh karena itu banyak usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pakan yang murah tanpa mengurangi nilai gizi, tidak bersaing dengan manusia dan cukup tersedia. Sumber alam berupa bahan baku pakan baik jenis maupun jumlahnya cukup besar, namun usaha ke arah pemanfaatannya masih mengalami banyak hambatan. Sampai sekarang ini pabrik pakan memakai bahan baku utama jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan. Sebetulnya sudah ada usaha penggantian bahan pakan utama tersebut oleh pabrik pakan, namun ternyata harga pakan tidak juga turun. Ini berarti ada faktor dominan lain yang perlu diidentifikasi. Thailand juga miskin akan sumber daya, sehingga negara tersebut harus impor bahan pakan dan DOC. Namun demikian, negara tersebut mampu menjadi pengekspor daging ayam sejak puluhan tahun yang lalu. Demikian pula halnya dengan negara-negara pengekspor lainnya, mereka miskin akan sumber daya pendukung, namun mereka mampu eksis dan mampu menembus pasar internasional.
Namun demikian, bukan berarti peningkatan bahan baku utama atau penggantian bahan baku utama tersebut kemudian ditinggalkan. Peternak kecil, dapat menyusun pakannya dengan menggunakan bahan pakan yang banyak tersedia di daerahnya. Memang saat ini banyak peternak yang telah memodofikasi pakannya dengan mencampur konsentrat pabrik dengan jagung dan dedak. Sebenarnya telah banyak penelitian di bidang nutrisi dan makanan ternak yang dapat diaplikasikan baik pada pabrik pakan ternak maupun ditingkat masyarakat peternak. Banyak hasil penelitian yang tertumpuk saja di perpustakaan.
Kurang beresnya tatalaksana pemberian pakan juga merupakan salah satu jalan peternak kehilangan uang yang diinvestasikan. Kesalahan itu bisa berupa tercecernya pakan karena desain tempat pakan yang kurang baik atau pada saat penimbangan dan pemberian pakan ke unggas atau karena mengisi tempat pakan yang berlebihan. Juga perlu diperhatikan sistem pemberian pakannya. Pemberian pakan untuk beberapa unggas dapat dibatasi sebatas kebutuhan bahan kering dan gizinya. Pembatasan dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan penurunan kandungan protein atau energi pakan, dan kuantitatif yaitu pembatasan waktu makan secara periodik. Cara ini dapat dilakukan pada saat ayam dara bagi ayam petelur, atau pada broiler di awal pertumbuhan. Pembatasan pakan ini dapat mengurangi terbuangnya pakan dan memperbaiki efisiensi penggunaan energi dan zat-zat gizi lainnya. Sistem pemberian pakan yang lain adalah hand feeding (pemberian sejumlah pakan tertentu dalam frekwensi tertentu dalam sehari) dan self feeding (pemberian cara ini memungkinkan unggas tersebut dapat mengambil makanan setiap saat).
Selain peningkatan efisiensi manajemen, maka perlu dilakukan upaya penjajagan kemungkinan pengalihan jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan. Bahan-bahan tersebut dapat berupa limbah industri atau limbah pertanian atau bahan-bahan yang tidak bersaing dengan manusia. Hal ini memang memerlukan proses yang cukup lama dan berkaitan erat dengan beberapa pihak yang tidak mau dirugikan. Beberapa pendekatan perlu dilakukan. Juga dituntut kejujuran pihak pabrik pakan ternak. Jika mereka telah menggunakan bahan yang lebih murah, maka diharapkan mereka mau menurunkan harga pakannya.
Ada dua aspek dalam hal penekanan biaya pakan, yaitu aspek teknologi dan tataniaga. Dalam aspek teknologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kebutuhan gizi yang sekarang dianut masih dapat diturunkan. Aspek tataniaga pakan ternak juga memegang peranan penting. Masalah tataniaga bahan baku pakan ternak misalnya, penyempurnaan akan mempunyai arti yang besar. Usaha kearah itu sudah dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan diserahkannya kembali pembelian jagung dan tepung ikan oleh BULOG kepada pihak swasta, artinya swasta bisa membelinya langsung dari pasar luar negeri. Namun sejauh mana hal ini dapat menekan biaya pakan masih belum diketahui.
Ongkos produksin yang berasal dari pakan merupakan bagian terbesar yaitu sekitar 50-80% dari total biaya produksi tergantung kepada jenis unggas yang dipeliharanya dan efesiensi manajemennya. Oleh karena itu banyak usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pakan yang murah tanpa mengurangi nilai gizi, tidak bersaing dengan manusia dan cukup tersedia. Sumber alam berupa bahan baku pakan baik jenis maupun jumlahnya cukup besar, namun usaha ke arah pemanfaatannya masih mengalami banyak hambatan. Sampai sekarang ini pabrik pakan memakai bahan baku utama jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan. Sebetulnya sudah ada usaha penggantian bahan pakan utama tersebut oleh pabrik pakan, namun ternyata harga pakan tidak juga turun. Ini berarti ada faktor dominan lain yang perlu diidentifikasi. Thailand juga miskin akan sumber daya, sehingga negara tersebut harus impor bahan pakan dan DOC. Namun demikian, negara tersebut mampu menjadi pengekspor daging ayam sejak puluhan tahun yang lalu. Demikian pula halnya dengan negara-negara pengekspor lainnya, mereka miskin akan sumber daya pendukung, namun mereka mampu eksis dan mampu menembus pasar internasional.
Namun demikian, bukan berarti peningkatan bahan baku utama atau penggantian bahan baku utama tersebut kemudian ditinggalkan. Peternak kecil, dapat menyusun pakannya dengan menggunakan bahan pakan yang banyak tersedia di daerahnya. Memang saat ini banyak peternak yang telah memodofikasi pakannya dengan mencampur konsentrat pabrik dengan jagung dan dedak. Sebenarnya telah banyak penelitian di bidang nutrisi dan makanan ternak yang dapat diaplikasikan baik pada pabrik pakan ternak maupun ditingkat masyarakat peternak. Banyak hasil penelitian yang tertumpuk saja di perpustakaan.
Kurang beresnya tatalaksana pemberian pakan juga merupakan salah satu jalan peternak kehilangan uang yang diinvestasikan. Kesalahan itu bisa berupa tercecernya pakan karena desain tempat pakan yang kurang baik atau pada saat penimbangan dan pemberian pakan ke unggas atau karena mengisi tempat pakan yang berlebihan. Juga perlu diperhatikan sistem pemberian pakannya. Pemberian pakan untuk beberapa unggas dapat dibatasi sebatas kebutuhan bahan kering dan gizinya. Pembatasan dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan penurunan kandungan protein atau energi pakan, dan kuantitatif yaitu pembatasan waktu makan secara periodik. Cara ini dapat dilakukan pada saat ayam dara bagi ayam petelur, atau pada broiler di awal pertumbuhan. Pembatasan pakan ini dapat mengurangi terbuangnya pakan dan memperbaiki efisiensi penggunaan energi dan zat-zat gizi lainnya. Sistem pemberian pakan yang lain adalah hand feeding (pemberian sejumlah pakan tertentu dalam frekwensi tertentu dalam sehari) dan self feeding (pemberian cara ini memungkinkan unggas tersebut dapat mengambil makanan setiap saat).
Selain peningkatan efisiensi manajemen, maka perlu dilakukan upaya penjajagan kemungkinan pengalihan jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan. Bahan-bahan tersebut dapat berupa limbah industri atau limbah pertanian atau bahan-bahan yang tidak bersaing dengan manusia. Hal ini memang memerlukan proses yang cukup lama dan berkaitan erat dengan beberapa pihak yang tidak mau dirugikan. Beberapa pendekatan perlu dilakukan. Juga dituntut kejujuran pihak pabrik pakan ternak. Jika mereka telah menggunakan bahan yang lebih murah, maka diharapkan mereka mau menurunkan harga pakannya.
Ada dua aspek dalam hal penekanan biaya pakan, yaitu aspek teknologi dan tataniaga. Dalam aspek teknologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kebutuhan gizi yang sekarang dianut masih dapat diturunkan. Aspek tataniaga pakan ternak juga memegang peranan penting. Masalah tataniaga bahan baku pakan ternak misalnya, penyempurnaan akan mempunyai arti yang besar. Usaha kearah itu sudah dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan diserahkannya kembali pembelian jagung dan tepung ikan oleh BULOG kepada pihak swasta, artinya swasta bisa membelinya langsung dari pasar luar negeri. Namun sejauh mana hal ini dapat menekan biaya pakan masih belum diketahui.
Peningkatan Mutu Produk
Seringnya terjadi permasalahan yang dihadapi oleh peternak, perusahaan pakan, maupun pembibitan, ditinjau secara global dari aspek pengembangan industri, maka kemungkinan yang menjadi permasalannya yaitu akibat kondisi struktur industri yang belum berkembang secara seimbang. Artinya yang baru berkembang adalah sektor industri proses produsen dan sarana produksi, sedangkan sektor industri pasca produksi belum mengalami perkembangan yang berarti.
Berkembangnya industri pasca produksi merupakan salah satu pengendali dan strabilitas harga hasil unggas, dan dapat sebagai sektor pengaman hasil unggas sehubungan bahwa hasil unggas termasuk produk yang mudah dan cepat rusak. Disamping itu, juga diketahui bahwa sektor tersebut dapat sebagai sektor peringkat nilai tambah produk unggas.
Pengelolaan pasca panen sangat penting untuk menjaga mutu produk unggas. Penanganan yang kurang tepat akan menghasilkan kerugian yang besar. Produk unggas seperti telur, penanganan pasca produksinya masih kurang diperhatikan. Menurunnya mutu telur dipengaruhi oleh waktu dan kondisi penyimpanan. Manajemen pasca produksi daging juga masih belum memadai, disamping mutunya tersebut disesuaikan dengan standard internasional. Ayam potong belum adanya keseragaman berat ayam yang dipasarkan, disamping belum ketatnya permintaan akan mutu karena konsumen pada umumnya belum memperhatikan mutu secara serius melainkan hanya didasarkan harganya yang murah. Pengelolaan produk-produk unggas menjadi produk olahan juga merupakan alternatif pengembangan industri pasca panen.
Kini sudah saatnya – jika tidak mau dianggap terlambat – dunia peternakan mengembangkan industri pasca produksi untuk menstabilkan harga, disamping adanya usaha peningkatan mutu dan merebut pasar dan efisiensi usaha.
Seringnya terjadi permasalahan yang dihadapi oleh peternak, perusahaan pakan, maupun pembibitan, ditinjau secara global dari aspek pengembangan industri, maka kemungkinan yang menjadi permasalannya yaitu akibat kondisi struktur industri yang belum berkembang secara seimbang. Artinya yang baru berkembang adalah sektor industri proses produsen dan sarana produksi, sedangkan sektor industri pasca produksi belum mengalami perkembangan yang berarti.
Berkembangnya industri pasca produksi merupakan salah satu pengendali dan strabilitas harga hasil unggas, dan dapat sebagai sektor pengaman hasil unggas sehubungan bahwa hasil unggas termasuk produk yang mudah dan cepat rusak. Disamping itu, juga diketahui bahwa sektor tersebut dapat sebagai sektor peringkat nilai tambah produk unggas.
Pengelolaan pasca panen sangat penting untuk menjaga mutu produk unggas. Penanganan yang kurang tepat akan menghasilkan kerugian yang besar. Produk unggas seperti telur, penanganan pasca produksinya masih kurang diperhatikan. Menurunnya mutu telur dipengaruhi oleh waktu dan kondisi penyimpanan. Manajemen pasca produksi daging juga masih belum memadai, disamping mutunya tersebut disesuaikan dengan standard internasional. Ayam potong belum adanya keseragaman berat ayam yang dipasarkan, disamping belum ketatnya permintaan akan mutu karena konsumen pada umumnya belum memperhatikan mutu secara serius melainkan hanya didasarkan harganya yang murah. Pengelolaan produk-produk unggas menjadi produk olahan juga merupakan alternatif pengembangan industri pasca panen.
Kini sudah saatnya – jika tidak mau dianggap terlambat – dunia peternakan mengembangkan industri pasca produksi untuk menstabilkan harga, disamping adanya usaha peningkatan mutu dan merebut pasar dan efisiensi usaha.
Peningkatan Produktivitas Ternak
Sebagaian besar peternakan unggas merupakan peternak kecil. Peternakan rakyat tersebut pada umumnya mempunyai ciri-ciri berupa rendahnya tingkat keterampilan, kecilnya modal usaha, belum digunakannya bibit unggul – terutama pada peternakan ayam buras – dan belum sempurnanya cara penggunaan pakan sehingga produksinya rendah. Hasil produksi yang berasal dari peternak masih di bawah hasil produksi dari perusahaan.
Bagi peternak rakyat ada tiga masalah umum yaitu rendahnya produksi, produktivitas dan mutu hasil unggas.
Kebijakan impor bibit baik ayam ras sering mendapat kritik dari pihak lain yang berpendapat bahwa jika kita impor terus, maka ketergantungan terhadap bibit impor akan terus berlangsung. Akibat dari kebijakan ini, maka ketahanan peternakan di Indonesia sangat riskan. Hal ini terbukti ketika Indonesia dilanda krisis. Namun, disisi lain untuk mendapatkan strain baru itu memerlukan penelitian jangka panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kita dapat mencontoh thailand yang meskipun bibit dan pakan harus impor, namun ternyata negara tersebut mampu eksis sebagai pengekspor produk ayam sejak puluhan tahun yang allu. Jadi yang penting adalah bagaimana membuat kebijakan yang mampu memberikan peluang usaha peternakan untuk berkembang dan maju.
Selain perbaikan faktor genetik, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pakan dan manajemen serta tatalaksana pemeliharaan. Meskipun secara genetik unggas tersebut mempunyai potensi produksi yang tinggi, namun jika faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kurang diperhatikan, maka potensi yang tinggi itu tidak akan tercermin di lapangan. Peternak unggas, khususnya di Propinsi Bengkulu, belum menerapkan manajemen usaha yang baik. Salah satu indikasinya adalah tidak adanya catatan usaha yang baik. Penerapan catatan usaha sangat berguna bagi peningkatan efisiensi usaha.
Sebagaian besar peternakan unggas merupakan peternak kecil. Peternakan rakyat tersebut pada umumnya mempunyai ciri-ciri berupa rendahnya tingkat keterampilan, kecilnya modal usaha, belum digunakannya bibit unggul – terutama pada peternakan ayam buras – dan belum sempurnanya cara penggunaan pakan sehingga produksinya rendah. Hasil produksi yang berasal dari peternak masih di bawah hasil produksi dari perusahaan.
Bagi peternak rakyat ada tiga masalah umum yaitu rendahnya produksi, produktivitas dan mutu hasil unggas.
Kebijakan impor bibit baik ayam ras sering mendapat kritik dari pihak lain yang berpendapat bahwa jika kita impor terus, maka ketergantungan terhadap bibit impor akan terus berlangsung. Akibat dari kebijakan ini, maka ketahanan peternakan di Indonesia sangat riskan. Hal ini terbukti ketika Indonesia dilanda krisis. Namun, disisi lain untuk mendapatkan strain baru itu memerlukan penelitian jangka panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kita dapat mencontoh thailand yang meskipun bibit dan pakan harus impor, namun ternyata negara tersebut mampu eksis sebagai pengekspor produk ayam sejak puluhan tahun yang allu. Jadi yang penting adalah bagaimana membuat kebijakan yang mampu memberikan peluang usaha peternakan untuk berkembang dan maju.
Selain perbaikan faktor genetik, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pakan dan manajemen serta tatalaksana pemeliharaan. Meskipun secara genetik unggas tersebut mempunyai potensi produksi yang tinggi, namun jika faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kurang diperhatikan, maka potensi yang tinggi itu tidak akan tercermin di lapangan. Peternak unggas, khususnya di Propinsi Bengkulu, belum menerapkan manajemen usaha yang baik. Salah satu indikasinya adalah tidak adanya catatan usaha yang baik. Penerapan catatan usaha sangat berguna bagi peningkatan efisiensi usaha.
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Menurut Sondakh (2000) pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap peluang ekonomi/pembangunan. Peluang ekonomi yang timbul karena otonomi daerah hanya akan efektif dimanfaatkan jika demokratisasi daerah berjalan paralel dengan otonomisasi, dan perekonomian rakyat diberdayakan untuk menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Di bidang pertanian (termasuk peternakan) pemberdayaan dilakukan dengan merestrukturisasi sistem industri pertanian menjadi sistem agribisnis agar proses agroindustrialisasi dengan ”value added” yang tinggi dapat menjadi kenyataan. Tanpa itu, otonomisasi akan melahirkan ”raja-raja lokal” dan ”desentralisasi korupsi” ke daerah.
Menurut Gany (2000) bahwa format penyelenggaraan pembangunan pertanian (termasuk peternakan-red) di Indonesia yang optimal dalam era otonomi daerah adalah format yang berbasis pada ”kemandirian lokal” yang mengakui dan memahami sepenuhnya kemajemukan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk masyarakat petani dan usahataninya. Untuk merealisasikan hal tersebut maka perlu dipersiapkan dan dilaksanakan antara lain, (1) pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap niat baik dan kemampuan pemerintah, yang harus tampil sebagai prime mover dalam merancang, merumuskan berbagai kebijakan yang memihak kepada petani, (2) menyiapkan pengembangan SDM pertanian (termasuk peternakan-red) yang sesuai dengan fungsi yang akan diperankan, (3) reformulasi berbagai perangkat kelembagaan yang sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat yang sangat majemuk, sehingga semua unsur terjamin hak-hak dan kompetensinya untuk berperan secara fungsional tanpa kehilangan identitas masing-masing, (4) menyiapkan kelembagaan dialog pada berbagai tingkat tatanan, sebagai media penyaluran aspirasi dan media untuk menciptakan konfigurasi pembangunan pertanian yang sinergis.
Disini dapat disimpulkan bahwa aktor utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah SDM. SDM yang berkualitas baik – dalam arti daya pikir, keahlian, wawasan, ketrampilan dan bermoral tinggi – akan mampu mengaktualisasikan otonomi daerah ke arah pembangunan daerah seperti yang diharapkan. Pemda perlu mengoptimalkan SDM yang ada di daerahnya bagi pembangunannya daerahnya termasuk SDM yang ada di perguruan tinggi. Moto yang barangkali ada antara lain seperti ”Project Oriented” perlu diganti dengan pencanangan moto ”Kami siap melayani anda” yang memang keluar dari kesadaran secara institusi bukan dari beberapa individu saja. Pembinaan SDM di lingkungan Pemda (c.q. Dinas Peternakan atau Subdin Peternakan) dapat meliputi antara lain:
a. Pendidikan moral
b. Perubahan sistem birokrasi untuk memperkecil KKN
c. Penerapan ”Reward and Punishment System” bagi semua orang
d. Penerapan hukum yang berkeadilan
e. Membangun konsistensi dan keseragaman komitment
f. Menbentuk “team work” yang baik
g. Pembinaan “on job training” dan “cross job”
Membentuk Koperasi Mandiri
Pada masa yang akan datang tujuan pembangunan peternakan unggas bukan hanya untuk meningkatkan permintaan dengan cara menciptakan pasar dan daya beli. Akan tetapi tujuan akhirnya adalah meningkatkan pendapatan peternak dan mendorong peternak agar tetap mampu bersaing baik pada skala lokal, regional, nasional maupun internasional.
Pengelolaan unggas yang jumlahnya kecil kurang efisien jika dibandingkan dengan dalam skala besar. Disamping itu pengelolaan oleh peternak kecil masih dirasa kurang efisien dan efektif, sehingga menghambat kemajuan peternakan unggas. Akan lebih baik jika peternak kecil melakukan penggabungan usaha dalam koperasi yang mandiri. Dengan koperasi yang mandiri ini mereka dapat melakukan tawar-menawar dalam penentuan harga produknya. Pembentukan koperasi mandiri ini sangat mendesak, karena menghadapi era pasar bebas segala proteksi akan dihapuskan sehingga mau tidak mau peternak harus bersaing tidak hanya dengan pengusaha besar dalam negeri tetapi juga dengan pengusaha luar negeri. Pencabutan proteksi tersebut telah dialami oleh peternak susu. Meskipun demikian, krisis ekonomi dimana nilai rupiah menurun drastis dibandingkan dengan dolar Amerika mampu menyelamatkan peternak susu dari kebangkrutan. Cara lainnya adalah membentuk kemitraan dengan pengusaha besar.
Koperasi perlu membentuk usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Mulai dari pembibitan, pakan, obat-obatan samapi budidaya dan pemasaran dilakukan oleh koperasi.hal ini untuk membangun ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Untuk membangun ketahanan yang kuat diperlukan perangkat organisasi yang kuat, mempunyai visi misi dan pengalaman usaha dan berkoperasi yang memadai (Al-Bachry , 2000). Hal ini sangat penting bagi kepentingan bersama para anggota koperasi seperti kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup mereka. Strategi ini juga dilakukan agar koperasi mempunyai ”bargaining pasition” dan ”bargaining power”yang kuat. Penggabungan koperasi secara nasional dapat memperkuat koperasi menjadi suatu lembaga yang mandiri (Hermawan, 1999). Untuk mencapai koperasi mandiri, koperasi mandiri beserta anggotanya harus mempunyai jiwa kewirausahaan yang tangguh (Pambudy, 2000).
Selain itu koperasi dapat pula mengembangkan pola kemitraan. Kemitraan – dengan segala kelebihan dan kekurangannya – pada kenyataannya telah mampu memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan iklim usaha yang mendorong pengembangan peternakan di Indonesia. Walau bagaimanapun juga posisi peternak kecil akan sangat terjepit jika mereka tidak melakukan kemitraan atau tidak bergabung membentuk kelompok usaha mandiri. Kerjasama yang baik ini akan mampu menghadapi era pasar bebas.
Kedua jenis kelompok usaha (peternak kecil dan pengusaha besar) akan mampu mendorong kepada ketahanan ekonomi di era pasar bebas. Visi pembangunan di masa yang akan datang harus benar-benar bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat. Telah terbukti bahwa perekonomian yang bertumpu kepada pengusaha besar ternyata merupakan tatanan perekonomian yang rapuh (Sutawi, 1999). Untuk mengaktualisasikan perekonomian di bidang peternakan yang kuat, maka diperlukan sistem agribisnis peternakan yang mempunyai daya saing yang tinggi dalam menghadapi pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Saragih (2000) menyatakan bahwa untuk membangun sistem agribisnis peternakan berdaya saing diperlukan dua hal pokok yaitu mampu menghasilkan atribut sesuai dengan keinginan konsumen dan harus mampu merespon perubahan pasar yang cepat dan efisien. Pengelolaan terintegrasi belum menjamin tercapainya daya saing, perlu didukung oleh ”team work” yang harmonis. Untuk membangun ”team work” yang baik diperlukan waktu yang lama. Penyelenggaraan ”on job training” tidaklah cukup sehingga diperlukan pembinaan wawasan secara ”cross job”.
Ini semua memerlukan pengembangan SDM yang mandiri dan tangguh, yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mengambil keputusan usaha ternyata secara lebih kritis, meningkatkan efisiensi penempatan sumber daya pembangunan yang dimilikinya dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan petenakan di pedesaan adalah masih rendahnya mutu SDM (Rasahan,1996). Oleh karena itu, pemberdayaan SDM peternakan di Indonesia pada dasarnya adalah segala upaya yang ditujukan untuk meningkatkan mutu SDM yang terlibat dalam pembangunan peternakan. Fokus utama dalam peningkatan mutu SDM peternakan diarahkan kepada (1) peningkatan mutu penguasaan IPTEKS peternakan; dan (2) penguasaan mutu ketrampilan disertai dengan pembinaan semangat kerja, disiplin dan sifat-sifat profesionalisme. Selain pembinaan SDM, maka koperasi harus memanfaatkan sistem manajemennya.
Selain hal-hal tersebut di atas, maka pemberdayaan dalam pengelolaan SDA, pemberdayaan dan pengembangan penelitian dan penerapan IPTEKS peternakan, pemberdayaan kelembagaan peternakan perlu dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan dunia peternakan.
Terakhir kiranya perlu kita menengok kembali kepada visi pembangunan peternakan yang telah dicanangkan sejak tahun 1967. di tahun ini lahirlah UU No. 6 tahun 1967 tentang ”Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam undang-undang tersebut tersirat tentang visi pembangunan peternakan nasional yaitu ”terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal”. Untuk itu perlu diciptakan landasan yang kokoh dengan cara antara lain adanya iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri sarana produksi (pakan, bibit, obat-obatan), adanya kebijakan (undang-undang, peraturan-peraturan) yang mampu mengakomodasikan kepentingan semuapelaku di bidang peternakan, adanya institusi pemasaran yang dapat berperan mendorong meningkatnya daya serap konsumen terhadap hasil-hasil peternakan. Dalam mewujudkan visi tersebut, kita harus berpikir dan bertindak dalam kerangka industri.
Isu lain yang perlu diperhatikan adalah adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan kegiatan peternakan dapat menekan sekecil mungkin polusi yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, usaha peternakan dituntut untuk menciptakan usaha yang ”ramah lingkungan”. Juga, perunggasan dunia dihadapkan kepada isu ”animal welfare” (kesejahteraan hewan) yang juga dapat mempengaruhi efisiensi usaha. Kiranya hal ini juga perlu mendapat perhatian pengusaha unggas jika ingin berkiprah di pasar global.
Menurut Sondakh (2000) pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap peluang ekonomi/pembangunan. Peluang ekonomi yang timbul karena otonomi daerah hanya akan efektif dimanfaatkan jika demokratisasi daerah berjalan paralel dengan otonomisasi, dan perekonomian rakyat diberdayakan untuk menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Di bidang pertanian (termasuk peternakan) pemberdayaan dilakukan dengan merestrukturisasi sistem industri pertanian menjadi sistem agribisnis agar proses agroindustrialisasi dengan ”value added” yang tinggi dapat menjadi kenyataan. Tanpa itu, otonomisasi akan melahirkan ”raja-raja lokal” dan ”desentralisasi korupsi” ke daerah.
Menurut Gany (2000) bahwa format penyelenggaraan pembangunan pertanian (termasuk peternakan-red) di Indonesia yang optimal dalam era otonomi daerah adalah format yang berbasis pada ”kemandirian lokal” yang mengakui dan memahami sepenuhnya kemajemukan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk masyarakat petani dan usahataninya. Untuk merealisasikan hal tersebut maka perlu dipersiapkan dan dilaksanakan antara lain, (1) pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap niat baik dan kemampuan pemerintah, yang harus tampil sebagai prime mover dalam merancang, merumuskan berbagai kebijakan yang memihak kepada petani, (2) menyiapkan pengembangan SDM pertanian (termasuk peternakan-red) yang sesuai dengan fungsi yang akan diperankan, (3) reformulasi berbagai perangkat kelembagaan yang sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat yang sangat majemuk, sehingga semua unsur terjamin hak-hak dan kompetensinya untuk berperan secara fungsional tanpa kehilangan identitas masing-masing, (4) menyiapkan kelembagaan dialog pada berbagai tingkat tatanan, sebagai media penyaluran aspirasi dan media untuk menciptakan konfigurasi pembangunan pertanian yang sinergis.
Disini dapat disimpulkan bahwa aktor utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah SDM. SDM yang berkualitas baik – dalam arti daya pikir, keahlian, wawasan, ketrampilan dan bermoral tinggi – akan mampu mengaktualisasikan otonomi daerah ke arah pembangunan daerah seperti yang diharapkan. Pemda perlu mengoptimalkan SDM yang ada di daerahnya bagi pembangunannya daerahnya termasuk SDM yang ada di perguruan tinggi. Moto yang barangkali ada antara lain seperti ”Project Oriented” perlu diganti dengan pencanangan moto ”Kami siap melayani anda” yang memang keluar dari kesadaran secara institusi bukan dari beberapa individu saja. Pembinaan SDM di lingkungan Pemda (c.q. Dinas Peternakan atau Subdin Peternakan) dapat meliputi antara lain:
a. Pendidikan moral
b. Perubahan sistem birokrasi untuk memperkecil KKN
c. Penerapan ”Reward and Punishment System” bagi semua orang
d. Penerapan hukum yang berkeadilan
e. Membangun konsistensi dan keseragaman komitment
f. Menbentuk “team work” yang baik
g. Pembinaan “on job training” dan “cross job”
Membentuk Koperasi Mandiri
Pada masa yang akan datang tujuan pembangunan peternakan unggas bukan hanya untuk meningkatkan permintaan dengan cara menciptakan pasar dan daya beli. Akan tetapi tujuan akhirnya adalah meningkatkan pendapatan peternak dan mendorong peternak agar tetap mampu bersaing baik pada skala lokal, regional, nasional maupun internasional.
Pengelolaan unggas yang jumlahnya kecil kurang efisien jika dibandingkan dengan dalam skala besar. Disamping itu pengelolaan oleh peternak kecil masih dirasa kurang efisien dan efektif, sehingga menghambat kemajuan peternakan unggas. Akan lebih baik jika peternak kecil melakukan penggabungan usaha dalam koperasi yang mandiri. Dengan koperasi yang mandiri ini mereka dapat melakukan tawar-menawar dalam penentuan harga produknya. Pembentukan koperasi mandiri ini sangat mendesak, karena menghadapi era pasar bebas segala proteksi akan dihapuskan sehingga mau tidak mau peternak harus bersaing tidak hanya dengan pengusaha besar dalam negeri tetapi juga dengan pengusaha luar negeri. Pencabutan proteksi tersebut telah dialami oleh peternak susu. Meskipun demikian, krisis ekonomi dimana nilai rupiah menurun drastis dibandingkan dengan dolar Amerika mampu menyelamatkan peternak susu dari kebangkrutan. Cara lainnya adalah membentuk kemitraan dengan pengusaha besar.
Koperasi perlu membentuk usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Mulai dari pembibitan, pakan, obat-obatan samapi budidaya dan pemasaran dilakukan oleh koperasi.hal ini untuk membangun ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Untuk membangun ketahanan yang kuat diperlukan perangkat organisasi yang kuat, mempunyai visi misi dan pengalaman usaha dan berkoperasi yang memadai (Al-Bachry , 2000). Hal ini sangat penting bagi kepentingan bersama para anggota koperasi seperti kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup mereka. Strategi ini juga dilakukan agar koperasi mempunyai ”bargaining pasition” dan ”bargaining power”yang kuat. Penggabungan koperasi secara nasional dapat memperkuat koperasi menjadi suatu lembaga yang mandiri (Hermawan, 1999). Untuk mencapai koperasi mandiri, koperasi mandiri beserta anggotanya harus mempunyai jiwa kewirausahaan yang tangguh (Pambudy, 2000).
Selain itu koperasi dapat pula mengembangkan pola kemitraan. Kemitraan – dengan segala kelebihan dan kekurangannya – pada kenyataannya telah mampu memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan iklim usaha yang mendorong pengembangan peternakan di Indonesia. Walau bagaimanapun juga posisi peternak kecil akan sangat terjepit jika mereka tidak melakukan kemitraan atau tidak bergabung membentuk kelompok usaha mandiri. Kerjasama yang baik ini akan mampu menghadapi era pasar bebas.
Kedua jenis kelompok usaha (peternak kecil dan pengusaha besar) akan mampu mendorong kepada ketahanan ekonomi di era pasar bebas. Visi pembangunan di masa yang akan datang harus benar-benar bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat. Telah terbukti bahwa perekonomian yang bertumpu kepada pengusaha besar ternyata merupakan tatanan perekonomian yang rapuh (Sutawi, 1999). Untuk mengaktualisasikan perekonomian di bidang peternakan yang kuat, maka diperlukan sistem agribisnis peternakan yang mempunyai daya saing yang tinggi dalam menghadapi pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Saragih (2000) menyatakan bahwa untuk membangun sistem agribisnis peternakan berdaya saing diperlukan dua hal pokok yaitu mampu menghasilkan atribut sesuai dengan keinginan konsumen dan harus mampu merespon perubahan pasar yang cepat dan efisien. Pengelolaan terintegrasi belum menjamin tercapainya daya saing, perlu didukung oleh ”team work” yang harmonis. Untuk membangun ”team work” yang baik diperlukan waktu yang lama. Penyelenggaraan ”on job training” tidaklah cukup sehingga diperlukan pembinaan wawasan secara ”cross job”.
Ini semua memerlukan pengembangan SDM yang mandiri dan tangguh, yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mengambil keputusan usaha ternyata secara lebih kritis, meningkatkan efisiensi penempatan sumber daya pembangunan yang dimilikinya dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan petenakan di pedesaan adalah masih rendahnya mutu SDM (Rasahan,1996). Oleh karena itu, pemberdayaan SDM peternakan di Indonesia pada dasarnya adalah segala upaya yang ditujukan untuk meningkatkan mutu SDM yang terlibat dalam pembangunan peternakan. Fokus utama dalam peningkatan mutu SDM peternakan diarahkan kepada (1) peningkatan mutu penguasaan IPTEKS peternakan; dan (2) penguasaan mutu ketrampilan disertai dengan pembinaan semangat kerja, disiplin dan sifat-sifat profesionalisme. Selain pembinaan SDM, maka koperasi harus memanfaatkan sistem manajemennya.
Selain hal-hal tersebut di atas, maka pemberdayaan dalam pengelolaan SDA, pemberdayaan dan pengembangan penelitian dan penerapan IPTEKS peternakan, pemberdayaan kelembagaan peternakan perlu dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan dunia peternakan.
Terakhir kiranya perlu kita menengok kembali kepada visi pembangunan peternakan yang telah dicanangkan sejak tahun 1967. di tahun ini lahirlah UU No. 6 tahun 1967 tentang ”Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam undang-undang tersebut tersirat tentang visi pembangunan peternakan nasional yaitu ”terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal”. Untuk itu perlu diciptakan landasan yang kokoh dengan cara antara lain adanya iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri sarana produksi (pakan, bibit, obat-obatan), adanya kebijakan (undang-undang, peraturan-peraturan) yang mampu mengakomodasikan kepentingan semuapelaku di bidang peternakan, adanya institusi pemasaran yang dapat berperan mendorong meningkatnya daya serap konsumen terhadap hasil-hasil peternakan. Dalam mewujudkan visi tersebut, kita harus berpikir dan bertindak dalam kerangka industri.
Isu lain yang perlu diperhatikan adalah adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan kegiatan peternakan dapat menekan sekecil mungkin polusi yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, usaha peternakan dituntut untuk menciptakan usaha yang ”ramah lingkungan”. Juga, perunggasan dunia dihadapkan kepada isu ”animal welfare” (kesejahteraan hewan) yang juga dapat mempengaruhi efisiensi usaha. Kiranya hal ini juga perlu mendapat perhatian pengusaha unggas jika ingin berkiprah di pasar global.
